Salingka Media – Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menggelar temu ramah bersama awak media di kediaman resminya, Rabu malam (7/5), sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap masukan publik. Kegiatan ini mempertemukan jajaran pemerintahan daerah dengan insan pers, menghadirkan sejumlah pejabat seperti Pj. Sekda Dodi San Ismail, Kepala Dinas Kominfo Armen, hingga Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pasaman Barat menyampaikan harapan agar media Pasbar tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mitra kritis yang memberikan masukan konstruktif untuk pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa peran media sangat vital dalam menyampaikan realitas lapangan kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita butuh suara jujur dari media Pasbar, terutama di masa sulit seperti sekarang. Keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan kolaborasi dan komunikasi yang efektif,” ujar Yulianto.
Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai isu strategis yang mencuat. Di antaranya, bantuan gempa untuk rumah rusak ringan, masalah BPJS nonaktif, tunjangan kinerja daerah (TKD), hingga pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Isu hukum pun tak luput dari perhatian, seperti pencurian sawit dan usulan perlindungan jurnalis lewat BPJS Ketenagakerjaan.
Menanggapi itu, Bupati Pasaman Barat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Ia menyebutkan telah menjalin komunikasi dengan Gubernur, DPRD Provinsi, dan kementerian terkait untuk menangani isu-isu tersebut, khususnya terkait pasca-bencana dan akses BPJS.
“Meski anggaran terbatas, kami tidak diam. Kami lakukan pendekatan ke berbagai pihak agar pelayanan tetap berjalan dan masyarakat tidak merasa ditinggalkan,” ucapnya.
Di sisi lain, program-program prioritas terus dikejar, seperti penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil yang bekerja sama dengan IDI, pemanfaatan 500 hektar lahan tidur untuk pertanian, digitalisasi layanan publik lewat Mal Pelayanan Publik (MPP), serta pembangunan Sekolah Rakyat.
Bupati Pasaman Barat juga menyinggung strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi pajak restoran, kendaraan, dan pajak galian C dari perusahaan perkebunan. Revitalisasi penerangan jalan umum dan pemutihan balik nama kendaraan luar daerah juga masuk dalam agenda prioritas.
Sementara itu, Pj. Sekda Dodi San Ismail mengungkapkan bahwa Pasbar masih bergulat dengan defisit anggaran yang cukup besar, bahkan setelah evaluasi bersama KPK. Namun, ia menyebutkan peluang tetap terbuka, terutama lewat program nasional seperti pendidikan gratis SD hingga SMA dan penguatan ketahanan pangan, asalkan persyaratan administrasi dipenuhi.
“Optimisme tetap ada. Yang terpenting adalah kita menyiapkan data yang kuat untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa Pasbar layak dibantu,” kata Dodi.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa komunikasi antara media Pasbar dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan.